MERANTI, Suluhriau- Seiring di cabutnya izin pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Lestari Unggul Makmur (LUM) seluas 10.390 Ha, oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Timur (3T), Bupati Meranti H.Irwan, MSi menggelar syukuran bersama masyarakat. Syukuran atas keberhasilan perjuangan masyarakat itu dipusatkan dikantor Camat 3 T, Selasa (9/8/2016).

Hadir dalam syukuran itu, Anggota DPRD Meranti Edi Masyudi, Dandim Bengkalis, Asisten I Sekdakab. Meranti H. Alizar, Kepala BPBD Meranti Edi Afrizal, Kepala Badan Lingkungan Hidup Irmansyah, Camat Tebing Tinggi Timur Elfandi, Pembina PKK Meranti Hj. Nirwana Sari, Tokoh masyarakat/Adat/agama serta ratusan warga yang merupakan pejuang pembebasan HTI yang memadati halaman kantor Camat 3 T.

Pada kesempatan itu Bupati Irwan mengucapkan terima kasih kepada Presiden melalui Men LH Kehutanan RI, yang telah merealisasikan aspirasi masyarakat dimana hal itu sangat jarang terjadi, dan tak lupa juga kepada seluruh yang terlibat dalam perjuangan itu. "Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kepala Desa dan masyarakat yang telah memperjuangkan lahan ini semoga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tebing Tinggi Timur," ujarnya.

Ia meminta lahan yang saat ini bebas dan menjadi lahan negara agar dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya. "hutan yang sudah diwariskan nenek moyang mari dirawat dan dijaga dengan baik untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama," ujar Bupati.

Tak lupa Ia menekankan di area yang dibebaskan jangan sampai terjadi praktek ilegal logingg karena hal itu dapat menimbulkan persepsi negatif pemerintah pusat. "Jangan sampai ada praktek ilegal looging," ujarnya.

Seperti dijelaskan Bupati, sesuai UU No. 23 tahun 2014, kewenangan Kabupaten untuk pengelolaan hutan sepenuhnya sudah diambil alih Pemerintah Pusat, namun agar peristiwa yang sama tak terulang, Bupati berharap segala kebijakan yang dikeluarkan hendaknya di komunikasikan kepada masuarakat setempat, karena yang menanggung baik buruknya adalah masyarakat itu sendiri.

Untuk itu ia emnghimbau kepada penggiat lingkungan serta Camat dapat menjalin komunikasi dengan semua pihak. "Masyarakat dengan semua elemen mari bersatu padu, jika ada sesuatu yang tak berkenan lakukan dengan sopan dan hindari cara anarkis, apa yang diraih ini berkat kebijaksanaan masyarakat yang berhasil meraih simpati pemerintah pusat," jelasnya.

Lebih jauh ditegaskan Bupati masyarakat dan Pemda tidak anti investasi yang masuk dikawasan hutan, namun dalam hal pengelolaan hutan harus dikomunikasikan terlebih dulu, karena hutan sebagai titipan nenek moyang harus dirawat demi terjaganya ekosistem, dan harus disesuaikan dengan kearifan lokal.

Saat ini upaya itu telah dilakukan simana kawasan Tebing Tinggi sudah ditetapkan menjadi daerah Pengembangan kawasan sagu dan Pelestarian Gambut Nasional oleh Pemerintah Pusat. Kedepan akan dijadikan Pusat Pengembangan Teknologi Pengelolaan Sagu Nasional.

Ia berharap lahan hutan tersebut benar-benar dijaga dari semua praktek yang merusak dan dilarang UU. "Jika butuh kayu untuk buat rumah dan kapal gunakan seminimal mungkin agar hutan tetap terjaga, jika ditemukan pihak-pihak yang menebang kayu secara masif mari bersama kita antisipasi," pinta Bupati.

Sementara itu tokoh maayarakat yang juga aktifis lingkungan hidup di Meranti Abdul Manan mengaku sangat terharu atas dicabutnya izin konsesi HTI Akasia PT. LUM, setelah 7 tahun diperjuangkan oleh masyarakat, menurutnya, pembebasan lahan HTI PT. LUM yang memakan waktu cukup lama itu tak semudah membalik telapak tangan, tapi lewat perjuangan yang menguras tenaga, waktu dan pemikiran. Diawali dari forum desa tahun 2008 lalu yang melahirkan kesepakatan menolak keberadaan PT. LUM diwilayah Kecamatan 3 T.

Untuk itu ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif. "Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Kepala Desa dan Masyarakat serta Pj. Bupati Syamsuar yang telah merekomendasikan dan Bupati Meranti H. Irwan yang telah mengeluarkan 3 kali rekomendasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," ucap Abdul Manan.

Ia berharap lahan Eks PT. LUM yang saat ini telah dikuasai negara dapat dikelola dengan baik sebagai Hutan Desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedepan apapun kebijakan pemerintah pusat ia minta dikoordinasikan dulu kepada masyarakat sehingga tidak lagi ditanami Akasia yang dinilai dapat merusak ekosistem gambut. "Kami mengharamkan Akasia dan Sawit karena merusak Gambut yang berada disekitar tanaman tersebut," jelas Manan.

Dengan dicabutnya Konsesi HTI PT. LUM otomatis lahan hutan yang masuk wilayah desa hingga ke Nipah Sendanu dan Tj. Sari yang merupakan denyut jantung aktifitas masyarakat dapat kembali dimanfaatkan. "Ini hasil dari perjuangan santun dan bijak dari seluruh elemen masyarakat, sehingga menyentuh hati pemerintah pusat untuk merealisasikan tuntutan warga," jelas Camat 3 T Elfandi.

Meski izin HTI PT. LUM sudah dicabut namun dikatakan Elfandi, perjuangan belum selesai, harapan masyarakat dapat mengelola lahan itu yang disesuaikan dengan kearifan lokal yakni ditanami dengan tanaman yang sesuai dengan karakteristik lahan gambut seperti Sagu. (raf)