PEKANBARU, Suluhriau- Menindaklanjuti aspirasi masyarakat Riau tentang seringnya pemadaman listrik oleh PLN, anggota DPR RI Sayed Abubakar datangi Kanwil PLN Riau-Kepri di Pekanbaru. 

Anggota Komisi VII dari Dapil Riau ini meminta PLN segera mengakhiri hal ini. Saat berkunjung ke masyarakat dalam masa Reses Bulan Agustus ini, Sayed Abubakar Assegaf berulang kali mendapat keluhan seringnya terjadi pemadaman listrik oleh PLN.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Jumat (5/8/2016) Sayed bergerak cepat dengan mendatangi Kantor Wilayah PLN Riau – Kepri di Pekanbaru. Kedatangan Sayed disambut oleh Manager Teknik PLN Kanwil Riau-Kepri, Firman Ansyari dan Humas PLN, Nasri.

Menurut Firman, pemadaman bergilir terjadi karena adanya gangguan pembangkit dan daya yang tidak stabil. "Kondisi kelistrikan di Sumatra ini bisa diibaratkan sebagai kolam besar yang mendapat pasokan dari sungai-sungai. Nah, saat ini beberapa sungai yang memasok air sedang mengalami gangguan," jelasnya.

Kondisi tersebut membuat pasokan listrik berkurang sehingga mengharuskan PLN melakukan pemadaman bergilir. "Ini tidak hanya terjadi di Riau, tapi diseluruh daerah di Pulau Sumatra," tegasnya.

Dijelaskannya, hal ini disebabkan gangguan yang terjadi di beberapa pembangkit di Pulau Sumatera seperti di PLTU Ombilin. PLTU Teluk Sirih, PLTG Payo Selincah, PLTA Koto Panjang, PLTMG Balai Pungut.
"Khusus untuk Riau, kebutuhan listrik mencapai 570 MW sementara semua pembangkit yang ada di Provinsi ini hanya menghasilkan 400 MW jadi kita menutupi defisit dengan mengambil listrik dari Provinsi lain," imbuhnya.

Firman menyebutkan bahwa PLN sudah melakukan segala sesuatunya semaksimal mungkin untuk menghindari pemadaman bergilir dan menurut dia, jika PLTU di Tenayan Raya sudah beroperasi diharapkan krisis listrik bisa tertanggulangi. PLTU Tenayan terdiri dari dua pembangkit yang masing-masingnya menghasilkan 100MW, jika sudah beroperasi defisit 170MW bisa tertutupi.

Sayed juga menanyakan pada PLN mengenai kendala-kendala yang dihadapi PLN dalam menghindari pemadaman listrik. Hal tersebut akan dijadikan bahan saat Rapat antara Komisi VII dengan Dirut PLN. "Komisi VII setidaknya satu bulan sekali mengadakan rapat dengan Dirut PLN karena Komisi ini mempunyai mitra kementrian ESDM, LHK dan Ristek," tegas  Sayed.

Menurut Firman, secara teknis PLN jarang menghadapi masalah. "Kendala biasanya datang dari non teknis. Terutama saat pembebesan tanah untuk lahan transmisi dan titik tower, sering masyarakat meminta harga yang kurang wajar, sehingga kami kesulitan membebaskan lahan tersebut," ungkapnya.

Namun diakui Firman, dirinya sudah berkoordinasi dengan Bupati dan Gubernur untuk membantu mengatasi masalah ini. Disampaikan juga bahwa untuk Mega Proyek Listrik 35 ribu MW, Pulau Sumatera bakal kebagian 9 ribu MW. Jika ini sudah rampung Sumatera akan terlepas dari krisis energi. (rls)