PEKANBARU, Suluhriau- Pengurangan trasner dana bagi hasil (DBH) secara nasional melelaui Kementerian Keuangan sebesar Rp 68,8 triliun berdampak besar bagi Riau.

Pogram kerja pemerintah daerah, khususnya Riau menurut Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, akan terganggu. Sebab, selama ini Riau mengandalkan penerimaan dari DBH migas dan perkebunan.

Menurutnya, ini akan menghambat pembangunan infrastruktur. Sebab, dengan pemotongan itu, maka anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Riau juga akan mengalami penurunan. Walaupun sejauh ini belum tahu berapa nominal terjadi pemotongan DBH untuk Riau.

Seperti diketahui katakanya, harga minyak dunia dalam APBN dipatok 50 Dollar As per barel. Sedangkan harga harga di pasaran hanya 40 Dollar AS per barrel. Seperti tahun lalu DBH Riau berkurang Rp 4 triliun.

Untuk mengungai dampak ini, Pemrov Riau akan  meminta pemerintah pusat untuk ikut andil dalam pembangunan infrastruktur. Khususnya di wilayah Pesisir, seiring dengan  dengan program pemerintaha Joko Widodo Bidang Kemaritiman.

Menurut Gubri, Pemrov Riau dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Pesisir Riau sangat membutuhkan anggaran negara untuk membantu pembangunan di wilayah pesisir di Riau.

Pemangkasan anggaran daerah disebabkan penerimaan di sektor pajak diperkirakan lebih kecil. Namun tanpa mengurangi komitmen pemerintah untuk menunjang kebutuhan prioritas seperti pembangunan infrastruktur, belanja pendidikan termasuk tunjangan profesi guru maupun belanja kesehatan. (slt)