PEKANBARU, Suluhriau- Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos)  kembali digelar di PN Pekanbaru, Selasa (26/7/2016).

Kali ini dengan agenda mendengarkan keterangan saksi untuk terdakwa mantan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh. Saksi yang dihadirkan adalah mantan Ketua DPRD Jamal Abdillah.

Hakim dalam sidang ini mempertanyakan mengapa Jamal Abdilah, yang melakukan pengawasan langsung pemasukan data entri pengajuan proposal dana bantuan sosial (bansos) di bagian keuangan Kantor Bupati Bengkalis.

Sebab, selaku Ketua DPRD Bengkalis tahun 2012 itu, tidaklah semestinya Jamal Abdilah turun langsung mengawasi pencairan dana bansos untuk masyarakat tersebut.

"Saudara waktu itu kan menjabat sebagai Ketua DPRD, kenapa saudara yang langsung turun mengawasi perjalanan proposal tersebut. Padahal, di DPRD itu kan ada wakil DPRD nya, sekretarisnya bahkan ada para staff. Kok saudara langsung yang Turba (turun ke bawah) mengawasinya," ujar Marsudin Nainggolan SH, yang menyidangkan perkara korupsi dana bansos yang digelar Selasa (26/7/2016).

Dalam perkara ini, duduk sebagai terdakwa Herliyan Saleh, mantan Bupati Bengkalis dan Azrafiani Aziz Rauf, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Bengkalis.

Mendapat pertanyaan dari Marsudin, yang juga selaku ketua majleis hakim itu, Jamal Abdilah, yang juga terpidana perkara korupsi bansos itu, tampak gelagapan.

Sebab, pertanyaan dari majelis hakim tersebut mengisyaratkan Jamal selaku ketua priode 2009-2014 itu, tidak mempercayai para staf di sekretariatnya, atau para anggota dewan di komisi yang bersangkutan.

"Saudara turrun langsung ke bawah ke kantor pemerintahan, kan ada staff atau anggota komisi yang membawahi bagian itu. Masalahnya, dana bantuan itu kan untuk masyarakat," kata Marsudin.

"Saya hanya melihat, mengawasi pemasukan data entrinya saja Pak Hakim," jawab Jamal.

Kendati dicerca hakim dengan sejumlah pertanyaan terkait dana bansos tersebut, Jamal Abdilah yang dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis Yusuf Lukita Danawiharja SH, dan Budi Fitradi SH, sedikit gugup menjawab pertanyaan majelis hakim.

Seperti diketahui, Herliyan Saleh dan Azrafiani Aziz Rauf, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Bengkalis, diadili di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, atas perkara korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Kabupaten Bengkalis.

Menurut dakwaan JPU, Herliyan Saleh secara bersama sama dengan Asmaran Hasan (alm), selaku Sekdakab Bengkalis. Kemudian Azrafiani Aziz Rauf alias Haji Oton, serta mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis, Jamal Abdillah (telah divonis) dan empat mantan anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014, Purboyo, Hidayat Tagor, Rismayeni dan Muhammad Tarmiz (juga telah divonis). Telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri maupun orang lain.

Dimana terdakwa Herliyan Saleh, selaku Bupati Bengkalis priode 2010-2015. Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, membentuk tim menganggarkan dana bantuan hibah atau bansos sebesar Rp 272 Miliar, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkalis.

Dalam perjalanannya, dana bantuan sebesar Rp272 miliar tersebut, disalahgunakan alias fiktif. Sehingga terjadinya kerugian negara sebesar Rp 31 miliar lebih.

Perbuatan Herliyan Saleh, yang telah merugikan keuangan negara itu Dijerat dengan Pasal 2 jo Pasal 3 Undang Undang (UU) Tipikor, nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, juncto Pasal 55 KUHP ayat 1. (slt)