Selasa, 26 Oktober 2021
Empat Pejabat Eselon III Duduki Jabatan Baru, Marzuki Sebelumnya Plt Kadis DLHK Jadi Sekretaris Bali | Viral Kuis Berhadian HUT BRI ke 210, Kacab BRI Teluk Kuantan: Itu Hoax | dr. Jimmy Kurniawan Kebali Pimpin APSAI Pekanbaru Periode 2021-2024 | KPK Sebut 86 Persen Koruptor Berpendidikan Tinggi | Kisruh KNPI, Fungsionaris Mundur dari kepengurusan Haris Pertama | Kelurahan Teluk Meranti Gelar Lomba Kebersihan dan Kreatif Lingkungan RT
 
Sosial Budaya
Survei LSI: Kepercayaan Masyarakat Terhadap Jokowi Dalam Penanganan Covid-19 Turun

Sosial Budaya - - Rabu, 04/08/2021 - 14:16:15 WIB

SULUHRIAU- Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang sikap publik terhadap vaksin dan vaksinasi. Salah satu yang ditanya ke publik tentang tingkat kepercayaan mereka pada kemampuan presiden dalam menangani pandemi meluncur hingga berada di angka 43 persen.

Uuntuk lebih dekat pada memahami masalah, hingga dapat memahami mengapa hal tersebut dapat terjadi, menurut Djayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, trend kepercayaan publik Pada Jokowi menurun hingga di bawah lima puluh persen.

"LSI melakukan survei tanggal 20-25 Juni, 2021 tentang sikap publik terhadap vaksin dan vaksinasi. Salah satu yang ditanya ke publik tentang tingkat kepercayaan mereka pada kemampuan presiden dalam menangani pandemi. Survei ini menemukan tingkat kepercayaan terhadap presiden dalam menangani pandemi berada di angka 43%, menurun bila dibandingkan dengan dengan Februari 2021 (56,5%)" ujarnya pada wartawan.

Mengapa kepercayaan tersebut menurun?

Menurut Djayadi  besar kemungkinan karena dua hal;

Pertama keadaan ekonomi memburuk dibanding awal tahun. Ini menurut masyarakat dan ditemukan dalam survei tersebut.

Kedua, situasi kesehatan/pandemi juga memburuk terutama mulai awal Juni, kasus Covid meningkat tajam, rumah sakit kewalahan, oksigen susah didapat, kematian meningkat tajam, dan seterusnya. Tentu ini juga terkait dengan cara komunikasi pemerintah yang terlihat tidak sinkron satu sama lain. Ada yang bilang terkendali, ada yang bilang tidak, dan seterusnya.

Masih menurut Djayadi, untuk meningkatkan kembali kepercayaan tersebut: Pertama, pemerintah fokus menangani pandemi terutama pembatasan sosial tapi harus disertai dengan pemberian bantuan sosial yang cepat dan tepat kepada masyarakat yang terdampak.

Kalau masyarakat dibatasi tapi tidak disediakan makannya (terutama masyarakat menengah ke bawah) maka upaya menurunkan jumlah kasus dan menangani pandemi melalui pembatasan sosial akan mendapatkan perlawanan dari masyarakat. Bantuan sosial yang ada sekarang terlambat penyalurannya, PPKM darurat sudah berjalan sejak 3 Juli tapi bantuan sosial baru mulai diberikan sejak tanggal 19 Juli (terutama di Jakarta, daerah lain mungkin lebih terlambat).

Kedua, pemerintah benar-benar menunjukkan ke masyarakat bahwa mereka mengikuti betul rekomendasi dari para pakar kesehatan dan bencana, seperti para epidemiolog dan unsur-unsur  kesehatan yang lainnya, sehingga masyarakat juga yakin bahwa pemerintah tidak coba-coba dan punya rencana yang jelas.
Ketiga, komunikasi politik pemerintah harus terlihat padu, dibawah komando langsung presiden, tidak ada lagi simpang siur informasi dari berbagai pejabat terkait.

Djayadi juga menyampaikan kementerian Kominfo memastikan koordinasi dan sinergi komunikasi antar instansi yang menangani penanggulangan pandemi dan ekonomi agar tidak terjadi tumpang tindih  komunikasi. "Dan itu semua harus berada di bawah komando presiden langsung," ungkap Djayadi. [rls]



 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Tanjung Pinang-Kepri | Indeks
Pedoman Media Siber | Redaksi
Copyright 2012-2020 SULUH RIAU , All Rights Reserved